Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPR

Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPR RI

Posted by: on October 19, 2019

Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPR – sentraloker.net – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang membuka kesempatan berkarir bagi Warga Negara Indonesia terbaik melalui Lowongan Kerja Non PNS pada posisi jabatan sebagai berikut :

Jabatan : Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

Penempatan :

  1. Badan Legislasi : 15
  2. Badan Anggaran : 10
  3. Badan Urusan Rumah tangga : 10
  4. Badan Kerja Sama Antar Parlemen : 10
  5. Mahkamah Kehormatan Dewan : 10
  6. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara : 10
  7. Komisi I : 10
  8. Komisi II : 10
  9. Komisi III : 10
  10. Komisi IV : 10
  11. Komisi V : 10
  12. Komisi VI : 10
  13. Komisi VII : 10
  14. Komisi VII : 10
  15. Komisi IX : 10
  16. Komisi X : 10
  17. Komisi XI : 10

Total : 175

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia
  • Berkelakuan baik
  • Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba
  • Berpendidikan S2 dengan IPK minimal 3.00
  • Berusia maksimal 62 tahun
  • TOEFL minimal 500 khusus untuk kehalian di Badan Kerja Sama Antar Parlemen TOEFL minimal 550
  • Tidak merangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain

Persyaratan Administrasi untuk di upload pada web pendaftaran :

  1. KTP
  2. KK
  3. NPWP
  4. Nomor Rekening BNI 46 Cabang DPR RI
  5. Ijazah terakhir
  6. Transkrip Nilai

Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi aplikasi lamaran pada link di bawah ini :

Keterangan Lain :

  • Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi
  • Semua pelamar baik yang sudah pernah menjabat maupun belum, wajib melakukan pendaftaran secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    • Lakukan pendaftaran dengan klik tombol REGISTER
    • Periksa email/HP Anda untuk mendapatkan password.
    • Masuk ke akun Anda dengan klik tombol LOGIN.
    • Lengkapi/unggah data dan berkas yang disyaratkan.
    • Klik tombol KIRIM setelah semua lengkap.
    • Ikuti tahapan selanjutnya sesuai jadwal.
    • Informasi selanjutnya akan diumumkan pada laman pendaftaran di atas
  • Proses seleksi penerimaan Calon PPNPN DPR RI ini tidak dipungut biaya apa pun.

Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.

DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang “bolos” dalam sidang paripurna, atau sekadar “menitip absen”, sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.

Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. , umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.

DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang “bolos” dalam sidang paripurna, atau sekadar “menitip absen”, sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.

Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.