Rekrutmen PPNPN BPN Sulawesi Tenggara – sentraloker.net – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Proinsi Sulawesi Tenggara memberi kesempatan kepada putra putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun Anggaran 2020, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

• Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Formasi :

1. Asisten Pengadministrasi Umum (APU)
2. Asisten Verifikator Berkas (AVB)
3. Operator Komputer (oK)
4. Pengelola Aplikasi (PA)
5. Petugas Teknisi (PT)
6. Pengemudi (P)
7. Satpam (S)
8. Petugas Kebersihan (PK)

Persyaratan Umum:

• Warga Negara Indonesia
• Berusia serendah – rendahnya 18 ( delapan belas ) tahun dan Maksimal Usia :
  • Sarjana (S-I) : 35 (tiga puluh lima) Tahun
  • Diploma III : 35 (tiga puluh lima) Tahun
  • SMA : 30 (tiga puluh) Tahun
• Berkelakukan baik dan tidak pernah dihukum penjara;
• Memiliki kualifikasi dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan;
• Bersedia ditempatkan di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara
• Diutamakan mempunyai pengalaman pada jenis pekerjaan yang dilamar
• Sehat Jasmani dan Rohani
• Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi baik instansi pemerintah maupun swasta dan bagi yang pernah menjadi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan nilai SKP minimal Baik
• Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
• Mampu bekerja mandiri maupun tim
• Sanggup bekerja dalam tekanan dan target waktu.

Persyaratan Khusus:

• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma III minimal 2,75
• Nilai rata-rata pada ijazah 6,5 untuk pendidikan minimal SMA sederajat
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Microsoft Office dan pengelolaan database
• Berkompetensi pada Integritas, Keuletan, Komitmen, Kerja Sama, Berorientasi pada Pelayanan dan Kualitas;
• Jumlah Formasi, Kualifikasi pendidikan dan keahlian setiap formasi jabatan tercantum pada lampiran pengumuman

Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi form pada tautan di bawah ini :

• https://atrbpnsultra21.wixsite.com/ppnpn

Keterangan Lain :

• Seluruh tahapan seleksi penerimaan PPNPN BPN Sultra ini tidak dipungut biaya apapun
• Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum – oknum yang mengatasnamakan Tim Seleksi
• Pengadaan PPNPN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara
• Keputusan Tim Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bersifat final dan mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.
• Pendaftaran online : 30 November 2020 – 01 Desember 2020 pukul 09.00 s/d 15.00 WITA

Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi:

• Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
• Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
• Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
• Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
• Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
• Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
• Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
• Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
• Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
• Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
• Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
• Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
• Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
• Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
• Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
• Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
• Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
• Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
• Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
• Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.