PTTUN Surabaya

Rekrutmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Rekrutmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaRekrutmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya – sentraloker.net – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sedang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Pria dan Wanita yang memiliki dedikasi, integritas, kompentensi, dan komitmen yang tinggi untuk menjadi Tenaga Kontrak (Honorer) yang akan ditugaskan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan formasi sebagai berikut :

Tenaga Driver

Persyaratan :

  • Memiliki SIM A dan C
  • Umur maksimal 25 tahun
  • Belum menikah
  • Pendidikan minimal SMA dan sederajat
  • Melampirkan KTP, KK dan SKCK
  • Diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidangnya
  • Diutamakan memiliki kemampuan di bidang TI
  • Mampu bekerjasama dengan baik
  • Memiliki kejujuran, dedikasi, integritas dan komitmen

Tenaga Pramubakti

Persyaratan :

  • Umur maksimal 25 tahun
  • Pendidikan minimal SMA dan sederajat
  • Melampirkan KTP, KK dan SKCK
  • Memiliki keterampilan di bidangnya
  • Diutamakan memiliki pengalaman di bidangnya
  • Diutamakan memiliki kemampuan di bidang TI
  • Mampu bekerja sama dengan baik
  • Memiliki kejujuran, dedikasi, integritas dan komitmen

Tenaga Security

Persyaratan :

  • Umur maksimal 35 tahun
  • Pendidikan minimal SMA dan sederajat
  • Melampirkan KTP, KK dan SKCK
  • Diutamakan memiliki pengalaman di bidangnya
  • Diutamakan memiliki kemampuan di bidang TI
  • Mampu bekerja sama dengan baik
  • Memiliki kejujuran, dedikasi, integritas dan komitmen

Persyaratan Umum :

  • Bukan CPNS/PNS/TNI/Polri
  • Tidak terikat kontrak dengan pihak manapun
  • Bukan pengurus, anggota dan atau berafiliasi dengan partai politik
  • Tidak pernah atau tidak sedang tersangkut kasus pidana
  • Bebas dari narkoba dan atau Zat Adiktif lainnya

Persyaratan berkas lamaran :

  1. Surat Lamaran ditulis dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp.6000 yang ditujukan kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan format terlampir
  2. Surat pernyataan ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai Rp.6000
  3. Pas foto terbaru ukuran 4X6 sebanyak 3 lembar
  4. Fotocopy KTP yang masih berlaku
  5. Fotocopy KK
  6. SKCK
  7. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  8. Fotocopy sertifikat keterampilan dan keahlian lainnya (jika ada)

Pendaftaran

Silakan mengirimkan scan semua persyaratan dalam bentuk pdf ke alamat email di bawah ini :

  • kepegawaian@pttun-surabaya.go.id

Keterangan Lain :

  • Pada bagian judul email dituliskan : Nama Pelamar-Berkas Lamaran (Formasi yang dipilih) Tahun 2018
  • Hanya pelamar yang memenuhi syarat akan dihubungi melalui email
  • Keputusan hasil seleksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
  • Seluruh dokumen menjadi milik Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak (Honorer) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
  • Waktu pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 19 Juli 2018
  • Sumber Informasi

Tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Negara Republik Indonesia Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam usaha mencapai tersebut pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara (TUN) haruskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk peradilan TUN, oleh karena pembentukan peradilan TUN sebagai bagian pembangunan hukum nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan olek Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN. Dengan demikian peradilan TUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang TUN.

Memang peradilan di bidang TUN merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Undang–Undang tentang Peratun dikeluarkan pada tahun 1986 yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN baru bias diterapkan 5 (lima) tahun kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Sebagai langkah awal pada tahun 1990 dikeluarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Undang – Undang No. 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan PT. TUN Surabaya. Pada Pasal 2 Undang – Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang menyebutkan “Pengadilan Tinggi TUN Medan Daerah hukumnya meliputi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang menyatakan “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan derah hukumnya meliputi wilayah propinsi”. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara harus dibentuk dengan Undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka beberapa wilayah propinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dialihkan menjadi bagian dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Demikian pula halnya dengan beberapa wilayah propinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang yaitu Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dialihkan ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya