Rekrutmen Patriot Desa

Rekrutmen Patriot Desa DPM Desa Jawa Barat

Posted by: on March 1, 2020

Rekrutmen Patriot Desa – sentraloker.net – Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Desa Provinsi Jawa Barat sedang membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia terbaik melalui Lowongan Kerja Terbaru guna mengisi posisi sebagai :

  • Patriot Desa Jawa Barat 2020

Kualifikasi :

  • Pemuda/pemudi ber-KTP Jawa Barat
  • Lulusan minimal D3 dengan rentang usia 20-30 tahun
  • Tidak berstatus menikah dan siap tidak menikah selama penempatan
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Pribadi yang berjiwa sosial, aktif, cerdas dan memiliki motivasi untuk mengabdi bersama masyarakat
  • Memiliki pengalaman organisasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan/kegiatan sosial
  • Bersedia mengikuti seluruh rangkaian proses rekrutmen, pelatihan selama 45 hari dan penugasan secara live in selama 1 tahun di desa-desa terpencil di Jawa Barat
  • Tidak terikat hubungan kerja dengan instansi/lembaga/pihak lain
  • Tidak sebagai pengurus/anggota partai politik
  • Tidak berstatus sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN)
  • Membuat karya tulis essai (250-500 kata) dengan tema “Rencana menggapai mimpi saya tentang desa didukung dengan potensi diri saya”

Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi form pada tautan berikut :

Keterangan Lain :

  • Hanya kandidat terbaik yang akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi lebih lanjut
  • Seleksi dan rekrutmen Patriot Desa Jawa Barat ini tidak dipungut biaya apa pun
  • Pendaftaran dibuka hingga 7 Maret 2020
  • Download Petunjuk Teknis Pendaftaran : https://bit.ly/PetunjukTeknisPD2020
  • Link Sumber

Tentang DPM Desa Jawa Barat

Rekrutmen Patriot Desa

Keberhasilan pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan trasparan, walaupun perencanaan yang baik dapat dibuat dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan selain dalam Perencanaan Daerah dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kepentingan Nasional juga harus mampu mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam suatu system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar tradisi yang kondusif. Wilayah administrasi pemerintahan Jawa Barat memiliki 18 Kabupaten, 9 Kota, dan 626 Kecamatan, terdiri dari 5321 Desa, 641 Kelurahan. Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 44.548.431 jiwa dengan kepadatan penduduk rata – rata mencapai 1264 jiwa/Km2. Dari total penduduk tersebut 34,31% diantaranya tinggal di pedesaan.

Potensi tersebut belum digarap secara optimal, dalam arti potensi tersebut belum dikelola secara profesional dan proporsional yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta berdasar pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Kondisi ini menempatkan masyarakat Jawa Barat saat inipada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga menyisakan sejumlah permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan dengan segera.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakoptimalan operasionalisasi strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada masa lalu serta kondisi perekonomian yang semakin berat dan belum kondusif, sehingga sebagian besar masyarakat terperangkap dalam kondisi ketidakberdayaan, terutama ketidakberdayaan untuk keluar dari kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan masih banyak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak, namun lebih dikarenakan kepentingan tertentu, baik kepentingan aparat pusat, Daerah maupun perangkat Desa.Hal tersebut seyogyanya sudah harus ditinggalkan dan didorong kearah pembangunan yang lebih baik, yang terukur, melibatkan masyarakat banyak (transparan) baik dalam perencanaan (aspiratif), pelaksanaan maupun rencana tindak lanjutnya (partisipatif) dengan mempedomani ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Fakta bahwa pelaksanaan pembangunan belum mecapai sasaran yang tepat sesuai dengan yang ditetapkan tercermin dari perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat, dimana berdasarkan perhitungan sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 menunjukkan angka 70,30 suatu kondisiyang memprihatinkan, dimana angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2006 yaitu sebesar 75,60. Angka IPM ini menyiratkan bahwa target-target pelaksanaan program setiap tahunnya belum mencapai kinerja yang ditetapkan.