Rekrutmen Non CPNS KPU Komisi Pemillihan Umum

Rekrutmen Non CPNS KPU – sentraloker.net – KPU sedang membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia Terbarik melalui Lowongan Kerja KPU Tahun 2019 untuk mengisi posisi strategis sebagai berikut :

  • Tenaga Pakar/Ahli Bidang Hukum

Persyaratan Umum :

  • Berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya
  • Menandatangani Surat Pernyataan yang terdiri dari :
    • Bersedia bekerja penuh waktu tidak terhalang oleh jam kerja di lingkungan KPU dan bekerja di hari libur/tanggal merah/libur nasional
    • Mampu bekerja dibawah tekanan
    • Mampu mengoperasikan MS-Office (Word, Excel dan Powerpoint)
    • Mampu berkomunikasi dan bekerja dalam tim maupun individu
    • Mampu belajar dan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan
    • Tidak pernah melanggar hukum yang merugikan negara
    • Tidak menjadi Pengurus dan/atau anggota partai politik tertentu
    • Tidak sedang terikat kontrak kerja dari instansi manapun
    • Tidak memiliki pekerjaan sampingan
    • Tidak sedang menjalani pendidikan pada jenjang manapun
    • Tidak menuntut lebih dari hak-hak yang terdapat pada kontrak kerja
    • Tidak menuntut untuk perpanjangan kontrak kerja.
  • Lulusan PTN minimal IPK 3,40 (tiga koma tiga puluh) atau lulusan PTS minimal IPK 3,50 (tiga koma koma dua puluh lima) dengan akreditasi A.

Persyaratan Khusus :

  • Pria/Wanita dengan usia minimal 30 tahun terhitung 1 Januari 2019
  • Memilik pendidikan formal dengan disiplin ilmu Hukum dengan pendidikan paling rendah Magister (S2)
  • Memiliki pengalaman dengan tugas yang akan dilaksanakan pada bidang terkait
  • Pernah menulis buku dan Jurnal mengenai Hukum Administrasi Negara danKepemiluan
  • Mempunyai lisensi sebagai advokat/pengacara
  • Mengetahui sistematika penyusunan Peraturan Perundang-undangan
  • Memiliki kemampuan legal drafting

Dokumen pendaftaran dalam bentuk softcoppy, terdiri dari :

  1. Surat Lamaran bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
  3. Ijazah Terakhir Asli (bukan fotocopy yang dilegalisir)
  4. Transkrip Nilai Asli (bukan fotocopy yang dilegalisir)
  5. Surat Pernyataan untuk persyaratan umum dengan format terlampir
  6. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae lengkap (yang dilengkapi dengan data diri berupa alamat email, nomor telepon dan nomor HP aktif)
  7. Karya tulis dengan tema sesuai dengan keahlian/profesi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan sistematika sebagaimana contoh dalam lampiran ini.
  8. Pasfoto ukuran 4×6 berwarna terbaru.
  9. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah.

Cara Pendaftaran

Dokumen persyaratan dibuat dalam format pdf dan dirangkum dalam format rar/zip serta dikirim melalui email dengan subjek kualifikasi Bidang dan nama pelamar ke :

  • datatatalaksana2018@gmail.comContoh : BIDANG HUKUM, NAMA PELAMAR

Keterangan Lain :

  • Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi akan dihubungi oleh panitia
  • Peserta yang telah dihubungi wajib datang untuk melaksanakan wawancara pada tanggal dan waktu yang akan disampaikan kemudian melalui email, pesan singkat dan atau telepon
  • Tidak menerima berkas dalan bentuk hardcopy
  • Keputusan panitia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Panitia tidak memungut biaya apapun dalam proses penerimaan Tenaga Pakar/Ahli ini.
  • Penerimaan dokumen pendaftaran melalui email maksimal pada tanggal 28 Maret 2019 pada pukul. 16.00 WIB
  • Link Sumber

Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Rekrutmen Non CPNS KPU

Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.