Rekrutmen KPPU

Rekrutmen KPPU Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Rekrutmen KPPUDalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompetensi, saat ini KPPU kembali memberikan kesempatan berkarir bagi putra / putri yang memiliki komitmen tinggi melalui seleksi Pegawai Non CPNS KPPU dengan kriteria dan kualifikasi sebagai berikut:

  • Rekrutmen dan Seleksi Pegawai KPPU

Persyaratan:

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Pria/Wanita
  • Usia max. 30 tahun pada tanggal 1 Juni 2019
  • Dibuka untuk semua program studi, diutamakan:
    • Sarjana Hukum
    • Sarjana Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan
    • Sarjana Akuntansi/Perpajakan
    • Sarjana Komunikasi
    • Sarjana Informasi Teknologi
    • Sarjana Teknik Industri
    • Sarjana Psikologi
    • Sarjana Statistik
    • Sarjana Pertanian
  • IPK min 3.0 (skala 4.0)
  • Sehat Jasmani dan Rhonai
  • Komunikatif dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secata lisan/tulisan
  • Cerdas, solutif, suka tantangan dan dapat bekerja sama dalam tim.
  • Lebih disukai yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
  • Lebih diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang yang relevan (riset/penelitian, proses peradilan dan pajak) min. 1 tahun
  • Penempatan di Kantor pusat KPPU Jakarta dan Kantor Wilayah KPPU, yaitu Surabaya, Medan, Balikpapan, Batam, Makassar, dan Bandung.

Pelamar yang berminat agar menyampaikan berkas lamaran yang terdiri dari:

  1. Surat lamaran kerja
  2. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae)
  3. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir
  4. Fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir
  5. Fotocopy KTP
  6. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
  7. Pasfoto berwarna uk. 4×6 (1 lembar) dan satu lembar foto ukuran 3R
  8. Surat Referensi (bila ada).

Pendaftaran

Berkas lamaran dapat segera dikirim ke alamat berikut ini :

Gedung KPPU
Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120
atau melalui email : rekrutmen@kppu.go.id

Keterangan Lain :

  • Seleksi & rekrutmen Pegawai KPPU ini tidak dipungut biaya apa pun
  • Lamaran diterima selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 22.59 WIB.
  • Link Sumber

Tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Rekrutmen KPPU

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah Lembaga independen Pemerintah Indonesia yang berfungsi untuk mengawasi persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU diharapkan dapat meningkatkan persaingan usaha secara sehat serta dapat memberikan ciri usaha yang benar.

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

Tugas KPPU :

  • melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16
  • melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
  • melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
  • mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36
  • memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini
  • memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang KPPU :

  • menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya
  • menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
  • memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
  • meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
  • meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
  • mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
  • memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
  • memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.