BNN Bogor

Rekrutmen & Lowongan Badan Narkotika Nasional BNN Bogor Kab

Lowongan Kerja BNN Bogor Kab – sentraloker.net – Badan Narkotika Nasional atau biasa disebut dengan BNN merupakan sebuah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

BNN Bogor

Rekrutmen & Lowongan Badan Narkotika Nasional BNN Bogor Kab

Badan Narkotika Nasional – BNN Kabupaten Bogor sedangan membuka kesempatan berkarir untuk bergabung sebagai:

  • PENYULUH NARKOBA

Persyaratan:

  • Pria/Wanita
  • Usia 20-35 tahun
  • Pendidikan min. S1 / Sederajat
  • IPK minimal 3,0
  • Diutamakan memiliki pengalaman kerja sebagai penyuluh
  • Jujur, disiplin, bertanggung jawab, loyal dan berperilakuan baik
  • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya
  • Sehat jasmani dan rohani

Persyaratan Administrasi :

  1. Surat Lamaran
  2. CV / DRH
  3. Pas Photo 4×6 (2 lembar)
  4. Surat Keterangan Sehat
  5. Surat catatan Kepolisian (SKCK)

Pendaftaran

Silakan mengirimkan langsung persyaratan lamaran ke alamat berikut ini :

BNN KABUPATEN BOGOR
Jl. Segar III Komplek PEMDA Cibinong

Keterangan Lain :

  • Proses rekrutmen BNN Kab Bogor ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Hanya pelamar yang sesuai kualifikasi yang akan diproses mengikuti seleksi.
  • Lamaran diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2018.
  • Sumber Informasi

Tentang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal