Rekrutmen Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Rekrutmen Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Rekrutmen Bawaslu Kabupaten Wonosobo – sentraloker.net – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo sedang membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia terbaik melalui Lowongan Kerja Terbaru guna mengisi posisi sebagai berikut :

Analis Keuangan

Persyaratan:

  • Pria dan wanita
  • Pendidikan minimal S1 jurusan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan
  • IPK minimal 2,75 (PTS) dan 2,60 (PTN)
  • Usia maksimal 35 tahun
  • Mahir mengoperasikan komputer MS Office
  • Penampatan di kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Satpam

Persyaratan:

  • Pria
  • Lulusan SMA sederajat
  • Usia maksimal 35 tahun
  • Tidak bertato dan tidak bertindik
  • Disiplin, Jujur dan dapat diandalkan
  • Penampatan di kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Persyartaan lampiran lamaran:

  1. Fotocopy KTP (domisili sesuai Kab/Kota setempat)
  2. Fotocopy KK
  3. Ijazah Legalisir dan Transkrip nilai
  4. Daftar Riwayat Hidup
  5. Surat Pernyataan (contoh terlampir)
  6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (bisa menyusul)
  7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Puskesmas/RS Pemerintah) bias menyusul
  8. Surat Keterangan Bebas Narkotika (apabila tidak melampirkan boleh disertakan dalam surat pernyataan)
  9. Pas Foto 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar
  10. Sertifikat skill (jika ada).

Pendaftaran

Silakan mengirimkan surat lamaran beserta lampirannya dimasukkan kedalam amplop dan diberi keterangan jabatan yang akan dilamar dan ditujukan kepada :

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo
Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03 Wonosobo

Keterangan Lain :

  • Hanya kandidat terbaik yang akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya
  • Seleksi & rekrutmen Bawaslu Wonosobo ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Lamaran diterima maksimal pada tanggal, 10 September 2019 Pukul 16.00 WIB.
  • Link Sumber

Tentang Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Rekrutmen Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh lima orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh Kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kedudukan Sekretaris Jenderal didukung oleh 4 (empat) kepala biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi.

Belakangan, lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang banyak merubah struktur, kewenangan, fungsi dan tugas Bawaslu. Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu kabupaten/kota sudah tidak lagi berbentuk adhoc (sementara) tapi sudah berbentuk permanen dengan periodisasi kerja lima tahunan. Sedangkan untuk Panwascam masih bersifat adhoc.

Di Tingkat Provinsi, Bawaslu Jawa Tengah dipimpin oleh tujuh orang anggota. Dari tujuh anggota itu dibagi ke tujuh koordinator divisi, yaitu divisi hukum, data dan informasi (Fajar Saka) sekaligus menjadi ketua Bawaslu Jawa Tengah Divisi SDM (Sri Sumanta) Divisi Organisasi (Gugus Risdiyanto) Divisi Sengketa (Heru Cahyono) Divisi Penindakan (Sri Wahyu Ananingsih) Divisi Pengawasa (Anik Sholihatin) dan Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga (Rofiuddin). Roda Bawaslu Provinsi dibantu oleh Kepala Sekretariat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu.