Rekrutmen Anggota KIP Jabar

Rekrutmen Anggota KIP Jabar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Rekrutmen Anggota KIP Jabar – sentraloker.net – Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sedang membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia terbaik melalui Lowongan Kerja Terbaru guna mengisi posisi sebagai berikut :

  • Anggota KIP JABAR periode 2019-2023

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Republik Indonesia
  • Memiliki integritas dan tidak tercela
  • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih
  • Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik
  • Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik
  • Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi
  • Bersedia bekerja penuh waktu
  • Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
  • Sehat jasmani dan rohani

Persyaratan Khusus :

  • Surat pendaftaran yang ditandatangani
  • Daftar Riwayat Hidup
  • Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
  • Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
  • Surat keterangan kepolisian tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih
  • Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah
  • Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi
  • Informasi yang ditandatangani di atas materai
  • Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai
  • Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau yang setara dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang Ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Ristekdikti
  • Memiliki pengalaman memimpin atau mengurus organisasi kemasyarakatan atau lembaga formal lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
    Khusus untuk Pelamar berstatus Aparatur Sipil Negara :

    • Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina (IV/a) dan pernah menduduki jabatan Administrator/Struktural, Fungsional Ahli Madya atau bagi Dosen/Akademisi berjenjang Lektor Kepala atau yang disetarakan
    • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
    • Wajib mendapat persetujuan tertulis dari Atasan Langsung

Jadwal seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

  • Tahap Seleksi Administrasi direncanakan dari tanggal 15 – 19 Juli 2019
  • Tahap Tes Potensi direncanakan tanggal 25 Juli 2019
  • Tahap Psikotes, Dinamika Kelompok dan Penulisan Makalah direncanakan dari tanggal 10 Agustus 2019
  • Tahap Wawancara direncanakan dari tanggal 12 Agustus 2019
  • Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi, akan diberitahukan kemudian.
  • Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Tim Seleksi mempertimbangkan :

  • Keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses seleksi
  • Bukan merupakan pengurus/anggota partai politik dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tata Cara Pendaftaran

Dokumen pendaftaran diantar ataupun melalui jasa pengiriman ke alamat berikut ini :

Sekretariat Tim Seleksi Komisi Informasi di Kantor Diskominfo Prov. Jabar, Jl. Tamansari No. 55 Bandung 40132, berkas yang diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2019 pada jam kerja.

Keterangan Lain :

  • Formulir kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dan diunduh di website jabarprov.go.id dan website Diskominfo Prov. Jabar: diskominfo.jabarprov.go.id atau datang ke Sekretariat Tim Seleksi Komisi Informasi di Kantor Diskominfo Prov. Jabar, Jl. Tamansari No. 55 Bandung 40132, Telp. 022 – 2502898 (Bidang IKP).
  • Seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan sistem gugur
  • Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi yang dikeluarkan oleh Pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh Pelamar.
  • Seleksi & rekrutmen KIP Jabar ini tidak dipungut biaya apa pun
  • Sumber Informasi: Disini

Tentang Komisi Informasi

Rekrutmen Anggota KIP Jabar

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan ajudikasi nonlitigasi yang untuk pertama kalinya berkerja mulai tanggal 1 Mei 2010 berkaitan dengan akan mulai diberlakukannya Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota sedangkan pusat berkedudukan di ibu kota Negara. Susunan keanggotaan Komisi Informasi Pusat berjumlah tujuh orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat sedangkan bagi keanggotaan Komisi Informasi pada tingkat daerah Komisi Informasi provinsi/kabupaten/kota berjumlah lima orang. keanggotaan mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota dipilih oleh Komisioner Komisi Informasi yang bersangkutan dan dapat dilakukan melalui pemungutan suara anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja.