Lowongan Kerja KPK

Pengumuman Rekrutmen Sekretaris Jenderal KPK

Lowongan Kerja KPKLowongan Kerja KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia – KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Pengumuman Rekrutmen Sekretaris Jenderal KPK (Lowongan Kerja KPK)

KPK mengundang Warga Negara Indonesia terbaik untuk berbakti kepada NKRI dengan bergabung sebagai :

  • SEKRETARIS JENDERAL KPK

Persyaratan Khusus pelamar yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) :

  • Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan S2/S3 bidang hukum, keuangan, manajemen.
  • Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 tahun.
  • Memiliki pengalaman terkait jabatan sekurang-kurangnya 7 tahun dalam bidang :
    • – Perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kepala Daerah
    • – Pengelolaan di bidang organisasi pemerintahan/lembaga negara, keuangan negara dan sumber daya manusia/tenaga kerja.
  • Sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun.
  • Wajib mendapatkan ijin dari atasan yang berwenang apabila lulus seleksi sebagai Sekjen KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi masing-masing.
  • Nilai prestasi kerja rata-rata baik dan tidak ada unsur yang bernilai buruk, kurang atau cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk tahun 2016 dan 2017 apabila lulus seleksi sebagai Sekjen KPK.
  • Telah melaporkan harta kekayaan (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Penyelenggara Negara.

Persyaratan Khusus pelamar yang berasal dari Non ASN (masyarakat umum) :

  • Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S2.
  • Memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun dengan pengalaman manajerial minimal 10 tahun.
  • Memiliki pengalaman terkait jabatan sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang :
    • – Perencanaan dan pengambilan keputusan strategis organisasi
    • – Pengelolaan di bidang organisasi/keuangan/hukum/kehumasan/sumber daya manusia/umum (minimal 2 bidang).
  • Memiliki pengalaman Jabatan sebagaimana point b dan c pada organisasi berskala nasional dan/atau multinasional.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/POLRI.

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia (dibuktikan dengan KTP atau Paspor RI).
  • Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal pelantikan.
  • Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku di KPK.
  • Dapat berkomunikasi aktif dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
  • Tidak menjadi pengurus partai politik dalam 5 tahun terakhir (dibuktikan dengan Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik).
  • Sehat jasmani dan rohani yang akan dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan oleh Tim yang ditunjuk oleh KPK.
  • Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
  • Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan Pimpinan/Penasihat/Pegawai KPK.
  • Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka/terdakwa/terpidana Tindak Pidana Korupsi.
  • Tidak pernah terlibat masalah narkoba, pidana dan keuangan dan dihukum karena melakukan kejahatan dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
  • Menyerahkan tanda bukti lapor SPT/pelunasan kewajiban pajak.
  • Apabila diterima dalam jabatan, bersedia untuk tidak menjabat sebagai Komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik.
  • Apabila diterima dalam jabatan, bersedia untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan seperti kegiatan jual beli, konsultasi/jasa dan lain sebagainya.

Tanggung Jawan dan Tugas Pokok:

  • Menyusun rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan dukungan manajemen terhadap semua unit kerja di lingkungan KPK
  • Melaksanakan penyusunan perencanaan strategis, arah kebijakan umum, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi
  • Melaksanakan pengembangan tugas, fungsi dan struktur organisasi, analisis jabatan, business process, standar operasi prosedur/ketatalaksanaan, serta analisis beban kerja organisasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi
  • Melaksanakan pelaporan kinerja dan keuangan KPK secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi
  • Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di lingkungan KPK
  • Melaksanakan tugas di bidang hukum (legislasi, regulasi, litigasi dan bantuan hukum) di lingkungan KPK
  • Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat (humas) di lingkungan KPK
  • Melaksanakan tugas di bidang umum (pengelolaan BMN, dukungan pelayanan teknis dan administratif, pengadaan barang/jasa serta kerumahtanggaan) KPK
  • Melaksanakan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan KPK
  • Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal secara periodik dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui tautan di bawah ini :

Lain – lain :

  • Pendaftaran Lowongan Kerja KPK dilakukan secara online mulai tanggal 14 Juli s.d. 03 Agustus 2018 Pk. 23.59 WIB.
  • Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh semua pelamar selama proses rekrutmen dan seleksi ditanggung oleh pelamar.
  • Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal KPK adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/ keterangan tidak benar maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal KPK berhak membatalkan hasil seleksi.

Tentang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia – KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pada periode 2011-2015 KPK dipimpin oleh Ketua KPK Abraham Samad, bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni Zulkarnaen, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

  • Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
  • Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
  • Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

  • Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
  • Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
  • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan
  • Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Terms : pengumuman kpk non pns 2018, Pengumuman seleksi sekretaris kpk