Rekrutmen Satpol PP Bojonegoro

Lowongan Rekrutmen Satpol PP Bojonegoro

Posted by: on January 17, 2020

Rekrutmen Satpol PP Bojonegoro – sentraloker.net – Sesuai dengan Surat Pengumuman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Januari 2020 Nomor : 800/0113/412.208/2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro membuka kesempatan bagi Masyarakat Kabupaten Bojonegoro khususnya bagi Perempuan/wanita yang belum menikah untuk menjadi Anggota Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.

Rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) : 15 formasi

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia
  • Surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro
  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir (minimal SLTA/sederajat)
  • Surat keterangan tidk pernah terlibat dalam kriminal (SKCK)
  • Surat pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus partai atau terlibat politik praktis (bermaterai 6.000)
  • Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah
  • Pas Foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar
  • Surat Keterangan Bebas Narkoba
  • Diutamakan memiliki sertifikat Bela Diri dan Komputer
  • Persyaratan tersebut di atas dimasukkan dalam Amplop warna Coklat

Persyaratan Khusus :

  • Perempuan
  • Tinggi badan minimal 155 cm
  • Tidak berkaca mata
  • Tidak bertato
  • Usia minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro

Pengiriman Lamaran

Para peminat dipilahkan mengajukan surat lamaran ke :

Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro
Jl. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro

Keterangan Lain :

  • Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi.
  • Seleksi dan rekrutmen Satpol PP Bojonegoro ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Pendaftaran terhitung mulai tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 16 Januari 2020.
  • Link Sumber

Tentang Satpol PP

Rekrutmen Satpol PP Bojonegoro

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, bahwa kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapt dikemukakan sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didrikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah. Terakhir dengan diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagi pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara subtansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.