Rekrutmen Ombudsman Kepulauan Riau – sentraloker.net – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sedang membuka kesempatan berkarir bagi WNI Terbaik melalui Lowongan Kerja Terbaru guna mengisi posisi berikut :
Satpam (2 orang)
Persyaratan :
- Warga Negara Indonesia
- Pendidikan minimal SMA / Sederajat
- Laki-laki
- Tinggi badan minimal 165 cm
- Usia maksimal 27 tahun
- Diutamakan memiliki KTA dan sertifikat Satpam dari Kepolisian Daerah
- Mampu bekerja sama
- Sehat jasmani dan rohani
Pramubakti
Persyaratan :
- Warga Negara Indonesia
- Pendidikan minimal SMA / Sederajat
- Perempuan
- Belum menikah
- Usia maksimal 27 tahun
- Mampu bekerja sama
- Sehat jasmani dan rohani
- Rajin, jujur, cekatan & ramah
Pendaftaran
Kirim berkas lamaran dapat diantar langsung/Via POS dengan mencantumkan Kode Jabatan pada sudut kanan atas amplop ke:
Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau
atau via E-mail : [email protected]
Keterangan Lain :
- Seleksi dan rekrutmen Ombudsman Kepri ini tidak dipungut biaya apapun.
- Hanya kandidat terbaik yang akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- Lamaran diterima selambat-lambatnya tanggal 26 Januari 2021.
Tentang Ombudsman Kepulauan Riau
Ombudsman Republik Indonesia – Komisi Ombudsman Nasional merupakan sebuah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
Ombudsman Republik Indonesia bermula dari dibentuknya “Komisi Ombudsman Nasional” pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Peran Komisi Ombudsman Nasional saat itu adalah melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Departemen dan Kementerian, Instansi Non Departemen, Perguruan Tinggi Negeri, TNI, dan sebagainya.
Dalam menjalankan kewenangannya KON berpegang pada asas mendengarkan kedua belah pihak (imparsial) serta tidak menerima imbalan apapun baik dari masyarakat yang melapor atau pun instansi yang dilaporkan. KON tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi kepada instansi untuk melakukan self-correction. Penyelesaian keluhan oleh KON merupakan salah satu upaya alternatif penyelesaian masalah (alternative dispute resolution) di samping cara lainnya yang membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang harus dikeluarkan.
