Rekrutmen LKPP Direktorat Pengembangan Sistem – sentraloker.net – LKPP Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sedang membuka kesempatan berkarir bagi Warga Negara Indonesia terbaik melalui Lowongan Kerja Terbaru pada posisi berikut :

• Analis Hukum (Kode: AH)

Deskripsi Pekerjaan:

• Membantu menyusun draft produk hukum yang memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan di internal maupun eksternal Direktorat Pengembangan SPSE
• Mengelola keseluruhan produk hukum yang telah dikeluarkan Direktorat Pengembangan SPSE
• Melakukan pengarsipan dokumen
• Melakukan asistensi dan supervisi standardisasi LPSE untuk meningkatkan kualitas layanan
• Melakukan monitoring dan evaluasi LPSE secara keseluruhan
• Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi untuk kebutuhan analisa keberlangsungan layanan di LPSE
• Bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat
• Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Persyaratan:

• Minimal berpendidikan: Min. D3/S1 Hukum
• Memahami dan mampu menggunakan komputer
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
• Memiliki kemampuan problem solvingyang baik
• Dapat bekerja dalam tim
• Mampu bekerja di bawah tekanan
• Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pendaftaran

Segera kirimkan dokumen lamaran dalam format (.pdf) melalui:

• [email protected] dengan subjek email : Lamaran (spasi) AH(spasi) Nama Lengkap.

Dokumen lamaran terdiri dari :

• Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Pengembangan SPSE
• Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae
• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
• Foto (3×4 berwarna)
• Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
• Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
• Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan (jika ada)
• Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan (jika ada).

Keterangan Lain :

• Hanya peserta yang memenuhi kualifikasi yang akan diundang pada tahap lebih lanjut.
• Seleksi dan rekrutmen LKPP ini tidak dipungut biaya apapun.
• Pengiriman dokumen maksimal pada tanggal 21 Mei 2021
• Link Sumber

Tentang LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP merupakan salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.