Rekrutmen Kantor Pos Blitar

Lowongan Rekrutmen Kantor Pos Blitar

Posted by: on July 15, 2020

Rekrutmen Kantor Pos Blitar – sentraloker.net – Kantor Pos Blitar sedang membuka kesempatan berkarir bagi lulusan terbaik melalui Lowongan Kerja Terbaru untuk mengisi posisi pekerjaan sebagai berikut :

  • Frontliner (FL)

Kualifikasi:

  • Pria / Wanita
  • Usia maksimal 25 tahun
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Pendidikan minimal D3
  • Memiliki kendaraan sendiri dan SIM C
  • Diutamakan belum menikah
  • Bisa mengoperasikan komputer minimal word/excel
  • Berpenampilan menarik, ramah , komunikatif, kreatif, jujur dan pekerja keras, teliti dan serius bekerja
  • Cepat menguasai dan tanggap pada pekerjaan
  • Mempunyai loyalitas tinggi terhadap perusahaan
  • Bersedia ditempatkan di mana saja

Kelengkapan Berkas lamaran :

  1. Surat lamaran pekerjaan
  2. Daftar riawayat hidup (CV)
  3. Fotocopy Ijazah
  4. Fotocopy Transkip Nilai
  5. Fotocopy KTP dan KK
  6. Fotocopy SKCK yang masih berlaku
  7. Fotocopy SIM C
  8. Fotocopy NPWP
  9. Foto Bewarna ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
  10. Surat pengalaman kerja

Pendaftaran

Segera kirimkan lamaran lengkap menggunakan layanan Q9 dan ditujukan ke:

Kepala Kantor Pos Blitar
Jl. Mastrip 87 Kota Blitar

Keterangan Lain :

  • Hanya kandidat terbaik yang akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi lebih lanjut
  • Seleksi dan rekrutmen Kantor Pos Blitar ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Lamaran diterima selambat-lambatnya tanggal 24 juli 2020

Tentang Kantor Pos Blitar

Rekrutmen Kantor Pos Blitar

PT. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak ± 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Cukup banyak perubahan dalam sistem Pos Indonesia sendiri. Perubahan tersebut terlihat dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pos Indonesia secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 1961, Pos Indonesia resmi mejadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Jawatan PTT itu kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Setelah menjadi perusahaan negara, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) mengalami pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Hal ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang lebih luas lagi dari masing-masing badan usaha milik negara (BUMN) ini. Pemecahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi ini memiliki legalitas hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 dikeluarkan untuk mengubah lagi bentuk badan usaha dari pelayanan pos di Indonesia ini (melalui PN Pos dan Giro). Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Perusahaan Negara Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro (Perum Pos dan Giro). Hal ini bertujuan untuk semakin mempermudah keleluasaan pelayanan pos bagi masyarakat Indonesia. Perubahan bentuk usaha dari sebuah perusahaan negara menjadi perusahaan umum ini pun disempurnakan lagi supaya bisa mengikuti iklim usaha yang sedang berkembang melalui keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984 mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan. Setelah beberapa tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan status atau bentuk usaha lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kedinamisan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat dan menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat persaingannya.