Rekrutmen Kantor Pertanahan Rejang Lebong

Lowongan Rekrutmen Kantor Pertanahan Rejang Lebong

Posted by: on March 28, 2020

Rekrutmen Kantor Pertanahan Rejang Lebong – sentraloker.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sedang memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Terbaik melalui Lowongan Kerja sebagai berikut :

  • Pramubakti

Kualifikasi :

  • Wanita
  • Pendidikan minimal SLTA/Sederajat
  • Usia minimal 19 tahun dan maksimal 30 tahun
  • Berpenampilan menarik
  • Diutamakan berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Persyaratan :

  • Warga Negara Indonesia
  • Berusia minimal 19 tahun dan maksimal 30 tahun
  • Surat lamaran dengan materai 6000
  • Fotocopy ijazah terakhir (legalisir)
  • Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  • Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
  • Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku (apabila sudah dinyatakan lulus)
  • Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter/Puskesmas (Apabila sudah dinyatakan lulus)
  • Pas foto warna 3×4 (2 lembar)
  • Menyertakan surat keterangan pengalaman kerja (jika sudah pernah bekerja)

Pendaftaran

  • Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan, silakan melakukan pendaftaran langsung ke : Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong pada setiap jam kerja
  • Pendaftar yang memenuhi syarat administrasi akan diumumkan pada tanggal 30 Maret 2020 pada papan pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Tempat dan Jadwal Wawancara Peserta

  • Hari/Tanggal : Selasa/31 Maret 2020
  • Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
  • Tempat : Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Keterangan Lain :

  • Pengumuman Hasil Seleksi : Hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020
  • Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tidak dipungut biaya apa pun.
  • Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong tidak bertanggung jawab apabila ada pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnakan Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong
  • Hanya kandidat terbaik yang akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
  • Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 s/d 30 Maret 2020 pukul 08.00 WIB s.d selesai (selama kuota masih tersedia)

Tentang Kantor Pertanahan Rejang Lebong

Rekrutmen Kantor Pertanahan Rejang Lebong

Badan Pertanahan Nasional – BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, Kementerian Negara Agraria dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. Kedudukan BPN kemudian diperkuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan menempatkan BPN RI di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945.