Rekrutmen BPOM Mamuju

Lowongan Rekrutmen BPOM Mamuju

Posted by: on February 19, 2021

Rekrutmen BPOM Mamuju – sentraloker.net – Balai POM Mamuju kembali membuka kesempatan berkarir bagi WNI Terbaik melalui Lowongan Kerja Terbaru guna mengisi posisi pekerjana sebagai :

1. Staff Administrasi

Persyaratan :

  • Laki-laki
  • Usia 22 – 35 tahun
  • Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi
  • Memiliki pengalaman kerja sesuai bidangnya minimal 1 tahun
  • Memahami Administrasi Perkantoran
  • Mampu dan menguasai IT
  • Mampu menyusun berkas kelengakapan dokumen pekerjaan

2. Staff Tata Usaha

Persyaratan :

  • Laki-laki / Perempuan
  • Usia 22 – 35 tahun
  • Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Sipil
  • Memiliki pengalaman kerja di bidang konstruksi minimal 2 tahun
  • Mampu menganalisa dari hasil pengolahan data di lapangan
  • Mampu mengendarai kendaraan roda empat (memiliki SIM A)

Persyaratan Umum :

  • WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani
  • Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi ASN
  • Mampu bekerjasama dengan Tim
  • Berintegritas, disiplin, pekerja keras, jujur dan teliti
  • IPK minimal 2.75 (PTN) dan 3.00 (PTS)

Persyaratan berkas lamaran :

  • Surat Lamaran ditujukan kepada Kepala Balai POM di Mamuju
  • Pas foto berwarna ukuran 4×6
  • Daftar Riwayat Hidup / Curriculum Vitae (CV)
  • Scan/Fotocopy KTP
  • Scan/Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai
  • Scan/Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja
  • Scan/Fotocopy NPWP
  • Scan/Fotocopy BPJS Kesehatan
  • Alamat Email dan Nomor HP yang bisa dihubungi

Pendaftaran

Segera kirimkan lamaran lengkap Anda ke :

Keterangan Lain :

  • Hanya kandidat terbaik yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi lebih lanjut.
  • Seleksi dan rekrutmen BPOM Palu ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Lamaran diterima selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2021
  • Link Sumber

Tentang Balai Pom Mamuju

Rekrutmen BPOM Mamuju

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  • pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  • penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
  • pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
  • koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
  • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  • pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
  • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003.