Rekrutmen Bappenas Pusbindiklatren

Lowongan Rekrutmen Bappenas Pusbindiklatren

Posted by: on May 14, 2020

Rekrutmen Bappenas Pusbindiklatren – sentraloker.net – Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas sedang membuka kesempatan berkarir dengan bergabung sebagai :

  • Tenaga Ahli Pengembang Aplikasi e-DUPAK (untuk jangka waktu pekerjaan dari bulan Juni s.d. Desember 2020)

Kualifikasi :

  • Pendidikan S1 Teknik Informatika/Sistem Informatika/Ilmu Komputer/setaranya.
  • Menguasai SQL, pengelolaan database, pemrograman dengan Codeigniter/Laravel, administrasi server basic, dan mampu bekerja dalam tim ataupun individu.
  • Diutamakan yang berpengalaman mengembangkan website (dibuktikan dengan portfolio)
  • Diutamakan derdomisili di wilayah Jabodetabek.
  • Melampirkan prtofolio website yang pernah dikembangkan
  • Sistem kerja output base dari bulan Juni s/d Desember 2020

Pendaftaran

Kirimkan Surat lamaran, CV, dan link portofolio website disusun dalam satu dokumen ke :

Keterangan Lain :

  • Cantumkan “Lamaran TA e-DUPAK” pada subjek email.
  • Seleksi dan rekrutmen Pusbindiklatren Bappenas ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Lamaran diterima sebelum 18 Mei 2020.
  • Link Sumber

Tentang Pusbindiklatren Bappenas

Rekrutmen Bappenas Pusbindiklatren

Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas (Pusbindiklatren) sebagai salah satu unit kerja eselon II di bawah Sekeretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Sesmen PPN/Sestama Bappenas) telah menjalani beberapa peran yang cukup bervariasi dari masa ke masa. Salah satu perubahan peran ini ditandai dengan penajaman ruang lingkup pada tugas dan fungsinya, yang semula meliputi pengembangan pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta (LSM) di berbagai bidang pembangunan, kini hanya meliputi PNS yang bekerja di bidang perencanaan baik di instansi pusat maupun daerah.

Lahirnya Pusbindiklatren Bappenas bermula pada tahun 1984 dengan dibentuknya Tim Pendayagunaan Dana Luar Negeri (TPDLN) untuk pendidikan dan pelatihan atau dikenal dengan nama Overseas Training Office (OTO), yang kesekretariatannya berada pada Biro Administrasi Pendidikan dan Latihan Bappenas. Dengan demikian, secara kelembagaan, OTO menjadi bagian dari Biro Administrasi Pendidikan dan Latihan Bappenas dengan tugas mengelola dan mengoordinasikan dana hibah luar negeri untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya PNS melalui program beasiswa S2 dan S3 luar negeri.

Seiring dengan semakin dipercayanya OTO sebagai penyelenggara program beasiswa S2 dan S3 luar negeri, pada tahun 1996, OTO dan Biro Administrasi Pendidikan dan Latihan Bappenas dilebur menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (Pusdiklat Renbang) Bappenas. Di samping melanjutkan peran yang semula dilaksanakan oleh OTO, Pusdiklat Renbang mempunyai tugas untuk mengembangkan (1) berbagai program pendidikan gelar S2 dan S3, tidak saja di luar negeri tetapi juga di dalam negeri; (2) alat seleksi program diklat/beasiswa; (3) program persiapan Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk diklat; (4) kurikulum diklat jangka pendek; dan (5) model pembiayaan diklat.

Pada tahun 2001, pemerintah menunjuk Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP), sehingga Bappenas membentuk Pusat Pembinaan Perencana (Pusbiren) berdasarkan SK Kepala Bappenas No. KEP.009/Ka/01/2001. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan bahwa tugas Pusdiklat Renbang selama ini sangat erat kaitannya dengan pembinaan karier perencana yang menjadi tugas Pusbiren, maka pada bulan Maret 2002 kedua unit kerja eselon II tersebut disatukan menjadi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas (Pusbindiklatren Bappenas), berdasarkan Keputusan Ka Bappenas No. 50/Ka/03/2002.

Dengan posisinya di dalam organisasi Bappenas yang baru tersebut, peran Pusbindiklatren adalah mengemban fungsi Bappenas sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan, yaitu mendukung upaya peningkatan kapasitas instansi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah dengan meningkatkan kompetensi dan produktivitas perencana pemerintah sehingga kualitas output dan outcome yang dihasilkannya akan sesuai dengan harapan stakeholders. Peran ini dilakukan melalui pelaksanaan (JFP) dan penyelenggaraan diklat bagi perencana pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia.