Lowongan Kerja PT Perusahaan Listrik Nasional (Persero)

Posted by:

Rekrutmen PT PLN (Persero) – PT. PLN (Persero) saat ini kembali memberikan kesempatan berkarir bagi lulusan diploma dan sarjana melalui Lowongan Kerja PT PLN (Persero) Tahun 2019 dengan menempati posisi sebagai berikut :

Pengumuman Rekrutmen Umum PLN Pro Hiring Tahun 2019

Posisi yang dibutuhkan :

  • Manajer Optimalisasi Aset Properti

Persyaratan Umum :

  • Usia maksimal 45 tahun
  • IPK minimal 3.00 (skala 4.00)
  • Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan
  • Lokasi test : Jakarta
  • Penempatan : PT PLN (Persero)

Persyaratan Khusus :

  • Pendidikan S1/D-IV/S2 Jurusan Marketing/Manajemen Bisnis/Manajemen Properti/Aset
  • Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang Pengembangan Bisnis & Pemasaran Properti
  • Memiliki Kompetensi
    • pengembangan dan pemasaran properti
    • pengelolaan kawasan properti
  • Memiliki orientasi bisnis dan komersial aset dan
  • Memiliki pengetahuan dan networking, khususnya dalam bidang bisnis properti maupun konstruksi properti
  • Diutamakan memiliki sertifikat Penilaian Properti

Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online di bawah ini :

Keterangan Lain :

  • Tidak ada korespondensi berkaitan dengan rekrutmen ini dan keputusan Tim Penerimaan Pegawai tidak dapat diganggu gugat.
  • Tidak dipungut biaya apapun dalam mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero).
  • Tidak ada sistem refund atau penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi. PT PLN (Persero) tidak bertanggungjawab atas setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan yang mengatasnamakan PT PLN (Persero).
  • PT PLN (Persero) berhak menentukan profesi lainnya di luar profesi yang dilamar tanpa meminta persetujuan peserta terlebih dahulu.

Tentang PT PLN (Persero)

Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT. PLN (Persero) adalah BUMN yang bergerak dalam bidang penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sejarah berdirinya ketenagalistrikan di Indonesia berawal di akhir abad ke 19 saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Di akhir Perang Dunia II pada bulan Agustus tahun 1945, terjadi proses peralihan kekuasaan saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno memberi respon dengan membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1972.

Sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik.