Lowongan Kerja Non CPNS LKPP

Posted by: on October 23, 2019

Rekrutmen Non CPNS LKPP – Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Kerja LKPP Tahun Anggaran 2019, bersama ini LKPP mengundang Saudara yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi Bagian membangun negeri. Berikut informasi lowongan tersebut:

  • Sekretaris (1 Orang) Kode lamaran : SKT-2019

Persyaratan :

  • Berintegrasi tinggi
  • Warga Negara Indonesia berusia minimal 22 sampai 30 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2020
  • Sehat jasmani dan rohani
  • IPK minimal 2.75
  • Pendidikan minimal D3/S1/D4 jurusan Sekretaris/Administrasi
  • Diutamakan wanita
  • Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)
  • Mahir menggunakan microsoft Office
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
  • Mampu bekerjasama di dalam suatu tim
  • Memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah
  • Tidak pernah terlibat narkoba (melampirkan surat pernyataan)
  • Sehat jasmani dan rohani (melampirkan surat pernyataan dari Puskesmas)

Pendaftaran

Pendafaran secara online dilakukan dengan mengisi data pelamar melalui tautan di bawah ini :

Dilanjutkan dengan mengirimkan surat lamaran disertai foto berwarna, CV, KTP, Ijazah dan Transkrip Nilai ke email : rekrutment.sekretarispph@gmail.com dengan subject : Nama Lengkap-Kode Lamaran, Contoh : Ina Putri-SKT2019 serta menyiapkan dokumen yang wajib dibawa pada saat wawancara :

  1. Surat lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Biro Umum dan Keuangan
  2. Curriculum Vitae
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  4. Foto (3×4 berwarna)
  5. Salinan Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  6. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  7. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan

Keterangan Lain :

  • Hanya pelamar terbaik yang memenuhi kualifikasi yang akan diundang untuk wawancara.
  • Pendaftaran secara online hingga tanggal 25 Oktober 2019.
  • Link Sumber

Tentang LKPP

LKPP Biro OrtalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.