Lowongan Kerja Non CPNS LKPP

Posted by: on December 22, 2020

Rekrutmen Non CPNS LKPP – Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Kerja LKPP Tahun Anggaran 2020, bersama ini LKPP mengundang Saudara yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi Bagian membangun negeri. Berikut informasi lowongan tersebut:

Staf Pendukung Advokasi (3 orang)

Uraian Pekerjaan:

  • Membuat draft tanggapan konsultasi
  • Mengumpulkan dan menganalisa data
  • Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait
  • Membuat penyusunan laporan data
  • Membuat laporan monitoring dan evaluasi
  • Membuat laporan kegiatan
  • Membuat administrasi perjalanan dinas
  • Melakukan pengarsipan dan dokumentasi
  • Membantu kelancaran tugas-tugas yang berkenaan dengan masalah teknis dalam pelayanan direktorat
  • Membantu penyusunan laporan akhir tahun dan
  • Penugasan lain dari atasan.

Staf Keuangan (2 orang)

Uraian Pekerjaan:

  • Menyiapkan draft naskah kontrak/spk dengan penyedia
  • Membuat nota dinas/laporan pertanggungjawaban keuangan Direktorat, beserta kelengkapannya untuk diteruskan ke Bagian Keuangan (kelengkapan LS rampung dan UP rampung)
  • Melakukan follow up terhadap pertanggungjawaban keuangan Direktorat mulai dari pengajuan sampai dengan pengarsipan
  • Melakukan pencatatan transaksi keuangan di Laporan Keuangan Direktorat
  • Mengelola administrasi keuangan di setiap kegiatan
  • Membuat nota dinas untuk di tandatangani PPK
  • Memonitor proses keuangan dari awal sampai akhir
  • Mengarsip tanda bukti pencairan
  • Memberikan tanda bukti pencairan kepada PIC kegiatan beserta uang pencairan pertanggungjawaban
  • Membantu penyiapan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan
  • Menginput pengajuan pencairan pertanggungjawaban pada Aplikasi
  • Membantu merekap Revisi Anggaran di Direktorat
  • Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja

Persyaratan :

  • Warga Negara Indonesia
  • Pendidikan minimal S1 semua jurusan (Staf Pendukung Advokasi) dan S1 Ekonomi/Akuntansi (Staf Keuangan)
  • IPK minimal 3.00
  • Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)
  • Mahir menggunakan microsoft office
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
  • Berintegritas tinggi
  • Mampu bekerjasama di dalam tim
  • Memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah
  • Diutamakan memiliki pengalaman bekerja sebagai staf pendukung dan staf keuangan di pemerintahan
  • Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit/klinik
  • Bebas narkoba dibuktikan dari hasil lab puskesmas/rumah sakit/klinik
  • Bebas pidana dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian

Pendaftaran

Silakan mengirimkan lamaran lengkap melalui tautan berikut ini :

Keterangan Lain

  • Menyiapkan dokumen yang wajib disampaikan/ditunjukkan pada saat wawancara (waktu akan diinformasikan kemudian):
    • Surat Lamaran
    • Salinan Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
    • Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
    • Dokumen atau sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan
  • Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.
  • Seleksi dan rekrutmen LKPP ini tidak dipungut biaya apapun.
  • Pendaftaran paling lambat tanggal 28 Desember 2020, Pukul 23:59 WIB.
  • Link Sumber

Tentang LKPP

LKPP Biro OrtalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.