Lowongan Kerja Non CPNS LKPP

Rekrutmen Non CPNS LKPP – Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Kerja LKPP Tahun Anggaran 2019, bersama ini LKPP mengundang Saudara yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi Bagian membangun negeri. Berikut informasi lowongan tersebut:

  • Posisi : Staf Pendukung Analis Publikasi

Kualifikasi :

  • Berpendidikan minimal Strata 1 (S1) dengan IPK minimal 3,25 dari semua jurusan, diutamakan jurusan Ilmu Komunikasi/Jurnalistik, Desain Komunikasi Visual
  • Diutamakan berpengalaman di bidang kehumasan
  • Mampu menulis, membuat desain grafis/video, berpengalaman membuat artikel, makalah atau opini di media massa
  • Mengerti Komputer, Internet, jejaring Sosial, website dan Blog.
  • Mengerti konsep dan cara kerja media sosial
  • Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris yang baik
  • Memiliki ketelitian yang baik
  • Mampu berpikir kreatif, memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi
  • Menyediakan paling sedikit 1 contoh tulisan dengan tema bebas

Ruang lingkup kegiatan Tenaga Pendukung Analis Publikasi meliputi :

  • Menyiapkan bahan publikasi sesuai dengan topik yang telah disusun
  • Menulis artikel untuk bahan materi media sosial dan website
  • Membantu dalam penulisan ebook, buku, artikel, review kebijakan, berita, artikel dan tulisan lain sesuai kebutuhan
  • Mengelola program kegiatan yang akan dilakukan oleh Humas setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna/tim kegiatan/disposisi atasan
  • Melakukan peliputan
  • Melaksanakan dokumentasi dan pengarsipan surat dinas
  • Penyiapan bahan siaran pers dan konferensi pers
  • Bertanggung jawab terhadap performa LKPP di media sosial
  • Membantu penyusunan publikasi majalah kredibel
  • Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan disposisi dari atasan
  • Mendukung kegiatan Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian khususnya dalam proses pelayanan publik.

Pendaftaran

Pendafaran secara online dilakukan dengan mengisi data pelamar melalui tautan di bawah ini :

Keterangan Lain :

  • Pelamar yang lolos seleksi, wajib menyerahkan dokumen pada saat wawancara sebagai berikut :
    • Surat lamaran asli ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP
    • Daftar riwayat hidup/ Curriculum Vitae
    • Salinan Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang
    • Passphoto berwarna 3×4 (3 lembar)
    • Fotocopy KTP
    • Portofolio desain grafis/video yang pernah dibuat
    • Fotocopy sertifikat yang relevan
    • 1 (satu) contoh tulisan dengan tema bebas.
  • Hanya 5 (lima) pelamar terbaik yang memenuhi kualifikasi yang akan diundang untuk wawancara.
  • Pendaftaran secara online hingga tanggal 29 Juni 2019.
  • Bersedia mengikuti sesi wawancara pada tanggal 4-5 Juli 2019.
  • Link Sumber

Tentang LKPP

LKPP Biro OrtalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.