Lowongan Kerja Non CPNS LKPP

Posted by: on March 23, 2020

Rekrutmen Non CPNS LKPP – Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Kerja LKPP Tahun Anggaran 2020, bersama ini LKPP mengundang Saudara yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi Bagian membangun negeri. Berikut informasi lowongan tersebut:

  • Staf Pendukung (1 orang) Kode Lamaran: SP-2020

Uraian Pekerjaan:

  • Mengelola secara keseluruhan data dukungan penegakan hukum dalam bentuk soft file dan hard file
  • Melakukan pengarsipan dan dokumentasi
  • Membuat penyusunan laporan data
  • Membuat laporan kegiatan
  • Membuat draf surat tanggapan
  • Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait
  • Membuat administrasi perjalanan dinas
  • Membantu kelancaran tugas-tugas yang berkenaan dengan masalah teknis dalam pelayanan direktorat
  • Membantu penyusunan laporan akhir tahun dan
  • Penugasan lain dari atasan.

Persyaratan :

  • Berintegritas Tinggi
  • Warga Negara Indonesia
  • Sehat jasmani dan rohani
  • IPK minimal 2.75
  • Pendidikan minimal S1 jurusan Hukum
  • Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)
  • Mahir menggunakan microsoft office
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
  • Mampu bekerjasama di dalam tim
  • Memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah
  • Tidak pernah terlibat narkoba (melampirkan surat pernyataan).

Pendaftaran

Pendaftaran secara online dilakukan dengan mengisi data pelamar melalui tautan di bawah ini :

Keterangan Lain :

  • Pendaftaran paling lambat tanggal 24 Maret 2020, Pukul 23:59 WIB
  • Menyiapkan dokumen yang wajib disampaikan/ditunjukkan pada saat wawancara yang direncanakan pada tanggal 30-31 Maret 2020 (tentative):
    1. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (cantumkan ”Nama Lengkap –Kode Lamaran” di pojok kanan atas surat lamaran. Contoh: Dodi Mulyanto – SP2020)
    2. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
    3. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
    4. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan
    5. Surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya (apabila memiliki pengalaman kerja sebelumnya).
  • Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.
  • Link Sumber

Tentang LKPP

LKPP Biro OrtalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.